Proyek Digitalisasi Pajak Senilai Rp 1,3 Triliun yang Tertatih-tatih

Oleh: Kencana Bayuaji, S.E., CRMPA, CFAS, CITAP, CPFI, CCFE, C.HL, C.PS, C.TM

Value Creator with Integrity

Abstraksi

Proyek Coretax yang diinisiasi untuk merevolusi sistem administrasi perpajakan Indonesia dengan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun kini tengah menghadapi berbagai masalah teknis dan manajerial yang menghambat tujuannya. Meskipun direncanakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan, proyek ini menghadapi kendala serius berupa bugs, fitur yang tidak berfungsi, dan lambatnya proses rekonsiliasi data. Selain masalah teknis, pengelolaan proyek yang kurang optimal juga memperburuk situasi. Dampak dari ketidakberhasilan implementasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas bisnis dan menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka potensi risiko fraud yang lebih besar. Artikel ini menganalisis penyebab utama kegagalan proyek Coretax, dampaknya, serta rekomendasi solusi yang perlu diterapkan untuk memperbaiki sistem dan mengembalikan kepercayaan publik.

Coretax Rp 1,3 Triliun: Harapan Besar yang Tertunda dan Tantangan yang Belum Teratasi

Proyek Coretax yang digagas untuk mentransformasi administrasi perpajakan Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun diharapkan menjadi landasan kuat bagi kemajuan perpajakan digital di tanah air. Namun, meskipun telah menghabiskan biaya besar, implementasinya menemui berbagai kendala teknis dan manajerial yang serius. Hingga kini, sistem tersebut menghadapi sejumlah masalah signifikan, seperti bugs yang belum terselesaikan, beberapa fitur utama yang tidak berfungsi dengan baik, dan lambatnya proses rekonsiliasi data, yang menggambarkan bahwa sistem ini belum siap untuk dioperasikan secara maksimal.

Proyek yang semestinya menjadi solusi untuk memperbaiki efisiensi perpajakan justru terhambat oleh berbagai masalah yang merugikan, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pengelolaan proyek dan alokasi anggaran dilakukan, serta apakah ada faktor risiko seperti kolusi atau fraud yang turut berperan dalam kegagalan implementasi ini.

Penyebab Utama Kendala dalam Proyek Coretax:

1. Masalah Teknis yang Menghambat Kinerja: Salah satu penyebab utama gagalnya proyek ini berfungsi sebagaimana mestinya adalah masalah teknis yang cukup parah. Banyak bugs yang belum terselesaikan, dan beberapa fitur utama yang seharusnya mendukung kelancaran sistem perpajakan digital belum bisa diakses atau tidak berjalan dengan baik. Ini menunjukkan adanya kelemahan pada pengujian sistem yang dilakukan sebelum implementasi. Selain itu, ketergantungan pada vendor yang tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah teknis juga memperburuk keadaan, karena sistem yang belum matang akhirnya berisiko mengganggu kinerja administrasi perpajakan secara keseluruhan.

2. Manajemen Risiko yang Lemah: Di sisi manajerial, pengelolaan proyek yang buruk memperburuk situasi. Proyek ini seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. Sayangnya, integrasi data yang buruk dan pengawasan proyek yang tidak optimal menyebabkan proyek ini jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan celah dalam sistem yang seharusnya mempercepat proses administrasi, namun justru memperlambatnya. Ketidakmampuan untuk memitigasi risiko-risiko ini menciptakan potensi kerugian finansial yang besar serta berisiko pada munculnya fraud dalam proyek yang bernilai triliunan rupiah ini.

Dampak yang Dirasakan:

1. Gangguan terhadap Aktivitas Bisnis:

• Proses pelaporan pajak yang lambat dan tidak efisien mengganggu aktivitas bisnis baik di sektor publik maupun swasta. Pengusaha, pemilik usaha, dan perusahaan menjadi terhambat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Ketidakmampuan sistem dalam menyediakan layanan yang efisien dan tepat waktu menyebabkan dampak langsung pada perekonomian negara.

2. Penurunan Kepercayaan Publik:

• Dengan terus berlarut-larutnya masalah ini, kepercayaan publik terhadap proyek Coretax dan upaya digitalisasi pajak pemerintah semakin menurun. Ketidakmampuan sistem dalam memenuhi ekspektasi ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi mereka dalam sistem perpajakan. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan utama proyek, yaitu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

3. Potensi Kerugian Finansial dan Risiko Fraud:

• Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah risiko kerugian finansial yang timbul akibat inefisiensi dan pemborosan dalam pengelolaan anggaran proyek ini. Selain itu, dengan adanya kelemahan dalam sistem, potensi terjadinya fraud atau kecurangan menjadi lebih besar. Celah yang ada dalam sistem yang belum stabil ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya berpotensi merugikan negara.

Rekomendasi Solusi untuk Mengatasi Masalah:

1. Audit Sistem Secara Independen:

• Sebagai langkah awal, proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh dengan melibatkan pihak independen untuk mengidentifikasi masalah teknis dan kelemahan dalam sistem. Audit ini juga harus mencakup evaluasi terhadap vendor yang terlibat untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Ini penting untuk memastikan bahwa masalah teknis dapat segera diperbaiki tanpa menambah beban finansial yang lebih besar.

2. Perbaikan Menyeluruh dan Uji Coba Sistem:

• Sistem yang ada saat ini harus diperbaiki dengan fokus pada perbaikan bugs dan fitur yang tidak berfungsi. Uji coba menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi bekerja dengan baik. Selain itu, pengujian terhadap integrasi data juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan secara efisien dan tanpa hambatan.

3. Penguatan Pengawasan Proyek dan Manajemen Risiko:

• Manajemen proyek harus diperbaiki dengan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Setiap tahap proyek perlu dievaluasi secara berkala dan dipantau secara cermat untuk memastikan bahwa tidak ada masalah yang terlewatkan. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini harus memiliki keahlian dalam mengelola proyek besar dengan anggaran yang signifikan.

4. Transparansi kepada Publik:

• Salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi mengenai perkembangan proyek. Pemerintah perlu melaporkan secara berkala kemajuan yang telah dicapai dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan. Komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai progres ini akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap upaya digitalisasi perpajakan.

5. Integrasi Data yang Efisien dan Penggunaan Teknologi Canggih:

• Untuk memastikan keandalan sistem, teknologi terbaru harus digunakan untuk mendukung proses integrasi data yang lebih efisien. Sistem yang dapat mengelola data dengan baik akan membantu mempercepat proses pelaporan pajak dan mengurangi potensi kesalahan. Teknologi yang tepat dapat memastikan bahwa Coretax tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga lebih aman.

Konklusi:

• Proyek Coretax yang seharusnya menjadi tonggak penting dalam transformasi perpajakan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan serius. Meskipun memiliki potensi besar, berbagai masalah teknis dan kelemahan dalam manajemen proyek mengancam keberhasilannya. Untuk memastikan proyek ini tidak sia-sia, diperlukan solusi cepat dan transparan yang melibatkan audit mendalam, perbaikan menyeluruh pada sistem, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan vendor. Tanpa langkah-langkah ini, investasi besar Rp 1,3 triliun ini berisiko menjadi tidak maksimal dan kehilangan tujuan utamanya.