Oleh: Kencana Bayuaji, S.E., CRMPA, CFAS, CITAP, CPFI

Value Creator with Integrity

Abstraksi

Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Namun, penerapan kebijakan ini sering menghadapi tantangan, termasuk potensi fraud yang dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Fraud dalam TKDN mencakup manipulasi dokumen, kolusi, mark-up harga, dan klaim palsu atas komponen lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis fraud yang umum terjadi, menganalisis penyebabnya, mengevaluasi dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat, serta merumuskan strategi deteksi dan pencegahan yang komprehensif.

Pengantar

• TKDN adalah salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan membuka celah bagi tindakan fraud yang merugikan keuangan negara, menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap fraud dalam penerapan TKDN menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan ini.

Jenis Fraud dalam Penerapan TKDN

1. Manipulasi Sertifikat TKDN

• Pemalsuan sertifikat atau dokumen pendukung untuk menunjukkan tingkat komponen lokal yang sebenarnya tidak sesuai.
• Contoh: Produk elektronik impor diberi label "Buatan Indonesia" tanpa proses produksi lokal.

2. Kolusi antara Vendor dan Panitia Pengadaan

• Kerjasama antara panitia dan vendor untuk memenangkan tender meskipun tidak memenuhi syarat TKDN.
• Contoh: Verifikasi dokumen dilakukan hanya secara administratif tanpa inspeksi lapangan.

3. Mark-Up Harga Produk Lokal

• Penggelembungan harga produk dengan dalih komponen lokal yang lebih tinggi.
• Contoh: Barang sederhana dihargai dua kali lipat dengan alasan mendukung produksi dalam negeri.

4. Pemalsuan Data Produksi

• Dokumen atau bukti produksi dipalsukan untuk menunjukkan bahwa produk dibuat di dalam negeri.
• Contoh: Perakitan akhir di Indonesia diklaim sebagai produksi penuh.

Penyebab Fraud TKDN

1. Kurangnya Pengawasan dan Kontrol

• Proses audit yang tidak mendalam terhadap dokumen TKDN.
• Minimnya inspeksi lapangan terhadap lokasi produksi.

2. Desain Kebijakan yang Kurang Transparan

• Tidak adanya sistem verifikasi berbasis teknologi untuk memvalidasi keaslian sertifikat TKDN.

3. Tekanan untuk Memenuhi Target Kebijakan

• Tekanan politik dan administratif untuk mencapai target TKDN sehingga pelaksanaan menjadi kompromistis.

4. Moral Hazard dan Etika Rendah

• Adanya insentif pribadi bagi oknum tertentu yang memungkinkan terjadinya fraud.

Dampak Fraud TKDN

1. Kerugian Keuangan Negara

• Penggunaan anggaran untuk barang atau jasa yang tidak memenuhi syarat teknis dan TKDN.

2. Menurunnya Daya Saing Industri Lokal

• Produk lokal yang sah kalah bersaing dengan produk manipulatif.

3. Hilangnya Kepercayaan Publik

• Masyarakat meragukan kredibilitas program pemerintah.

4. Pelanggaran Hukum dan Etika

• Berpotensi menyebabkan tuntutan hukum terhadap pihak yang terlibat.

Strategi Deteksi dan Pencegahan Fraud TKDN

1. Audit Faktual yang Mendalam

• Melibatkan auditor internal dan eksternal untuk memverifikasi klaim TKDN, termasuk inspeksi fisik.

2. Penerapan Teknologi Blockchain

• Mengintegrasikan sistem blockchain untuk mencatat proses produksi dan distribusi secara transparan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas

• Memberikan pelatihan kepada panitia pengadaan dan auditor mengenai deteksi fraud TKDN.

4. Penguatan Sistem Whistleblowing

• Menyediakan saluran pelaporan rahasia dan aman untuk mengungkap pelanggaran.

5. Pemberian Sanksi Tegas

• Memberikan sanksi administratif, finansial, hingga hukum pidana kepada pelaku fraud.

Kesimpulan:

• Fraud dalam penerapan TKDN pada pengadaan pemerintah merupakan ancaman signifikan yang harus ditangani secara serius. Deteksi dini melalui audit berbasis risiko, pemanfaatan teknologi modern, dan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, kebijakan TKDN dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi ekonomi nasional.

Rekomendasi untuk Implementasi yang Lebih Baik

1. Digitalisasi Proses Pengadaan

• Semua dokumen TKDN diverifikasi melalui platform digital untuk mengurangi manipulasi manual.

2. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Independen

• Sertifikasi TKDN dilakukan oleh lembaga yang terverifikasi dan independen untuk menjaga integritas.

3. Peningkatan Kesadaran Publik

• Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan TKDN.

Dengan langkah-langkah ini, penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah dapat lebih efektif dan akuntabel.